Transparansi APBDES Tahun 2024

SeiRukamINews -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sebagai wujud keterbukaan dan  tranparansi ke publik, Pemerintah Desa Sei Rukam I menyampaikan informasi  APBDes Tahun Anggaran 2024  melalui banner dan di website resmi Desa Sei Rukam I.

Kepala Desa Sei Rukam I, H. Hasan Asy’ari mengungkapkan  publikasi APBDes penting dilakukan secara jujur dan transparan untuk setiap kegiatan dalam APBDes khususnya dalam pengunaan dan pengalokasian Dana Desa serta kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUNGAI RUKAM I

TAHUN ANGGARAN 2024

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Pemerintah Desa Sei Rukam I bertempat di Kantor Kepala Desa Sei Rukam I, menggelar dan melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

APBDes disusun berdasarkan Perdes Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Desa yang sudah ditetapkan. Sedangkan RKP Desa merupakan penjabaran rencana tahunan dari Perdes RPJMDes ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ) sebagai perencanaan jangka menengah desa enam tahunan.

Peraturan Terkait APBDes Tahun 2024 :

Terkait prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa :

Dana Desa diprioritaskan untuk:

1. Pembangunan Desa:
1. pemenuhan kebutuhan dasar;
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
3. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara  berkelanjutan.
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa:
1. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan  masyarakat desa;
4. pengembangan seni budaya lokal; dan
5. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan  penanganan bencana alam dan nonalam.

Untuk Rincian Priorotas Penggunaan Dana Desa dibawah ini:

ARTIKEL TERKAIT :

• Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

Lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022, silahkan dibaca dan dipelajari melalui tautan link dibawah ini:

DOWNLOAD BERKAS:

Permendes Nomor 7 Tahun 2023

PMK 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 dimaksud merupakan PMK yang berisi pengaturan bersifat umum dan berlaku lebih dari satu tahun, dengan pokok pengaturan meliputi proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa. Sementara PMK 146 tahun 2023 berisi penetapan rincian Dana Desa setiap Desa TA 2024, dan pengaturan spesifik penyaluran dan penggunaan Dana Desa TA 2024 yang diamanatkan dalam UU APBN TA 2024.
2. Mengingat pentingnya informasi yang dimuat dalam kedua PMK tersebut dan perlunya dilakukan percepatan dan perluasan informasi secara resmi melalui laman resmi DJPK, bersama ini disampaikan kedua PMK dimaksud untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DOWNLOAD BERKAS:

Download PMK 145 Tahun 2023

Download PMK 146 Tahun 2023

Kemudian dalam pengelolaannya di atur dengan jelas dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 77 Tahun 2023 sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan.

Lebih lanjut mengenai Peraturan Bupati Tabalong Nomor 77 Tahun 2023, silahkan dibaca dan dipelajari melalui tautan link dibawah ini:

DOWNLOAD BERKAS |

Perbup Tabalong No 77 Tahun 2023 (Pedoman Penyusunan APBDes 2024)

Perbup Tabalong No. 78 Tahun 2023 (SBU Di Desa Tahun Anggaran 2024)

Perbup Tabalong No. 62 Tahun 2023 (Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintah Desa Dan Pihak Lainnya)

Perbup Tabalong No. 10 Tahun 2024 (Pedoman Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa)

Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2024 (Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Insentif Rukun Tetangga)

Setelah melalui serangkaian dari Pembahasan dalam acara Musyawarah Desa (Musdes) tersebut semua peserta Musdes menyepakati APBDesa Sei Rukam I Tahun Anggaran 2024. Untuk memenuhi ketentuan dimaksud sebagaimana telah dibahas dalam musdes, maka terdapat beberapa kegiatan yang ditunda penganggaran dan pelaksanaannya di tahun 2024. Acara diakhiri dengan Penandatangan Berita Acara Musyawarah Desa oleh Kepala Desa  dan BPD untuk selanjutkan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024.